OTO Mounture — Rencana penyesuaian tarif parkir berbasis zonasi di DKI Jakarta dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengelola mobilitas perkotaan.
Kebijakan tersebut berpotensi mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mendorong optimalisasi ruang parkir dan investasi infrastruktur.
Pandangan tersebut disampaikan Centrepark, yang menilai penerapan tarif parkir berbasis zonasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap kawasan. Pasalnya, kebutuhan dan tingkat permintaan parkir di kawasan pusat bisnis, komersial, transit, rumah sakit, maupun permukiman memiliki pola yang berbeda.
Founder & CEO Centrepark, Charles Richard Oentomo, mengatakan tarif parkir tidak hanya dapat dipandang sebagai biaya penggunaan ruang, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola permintaan kendaraan pribadi.
“Tarif parkir dapat digunakan untuk mengelola demand kendaraan pribadi, meningkatkan turnover parkir, sekaligus mendorong masyarakat mempertimbangkan penggunaan transportasi publik,” katanya melalui keterangan resmi, belum lama ini.
Menurutnya, semakin tinggi tarif parkir yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, besaran tarif perlu ditentukan secara hati-hati agar tujuan mengurangi kemacetan tidak berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di suatu kawasan.
BACA JUGA: BYD Atto 1 Mogok di Jalan, Pemilik Keluhkan Emergency Call Tak Bisa Dihubungi
Dari perspektif bisnis pengelolaan parkir, kenaikan tarif parkir dapat menciptakan trade-off antara jumlah kendaraan yang masuk dengan potensi pendapatan.
Ketika tarif meningkat cukup signifikan, masyarakat dapat menjadi lebih sensitif terhadap biaya penggunaan kendaraan pribadi. Dampaknya, jumlah kendaraan maupun durasi parkir berpotensi mengalami penurunan.
Meski demikian, turunnya volume kendaraan tidak otomatis membuat pendapatan parkir ikut berkurang.
Centrepark memberikan ilustrasi sederhana. Apabila tarif efektif meningkat 50 persen, sementara volume kendaraan turun sekitar 15–20 persen, pendapatan parkir secara keseluruhan masih berpotensi mengalami peningkatan.
Centrepark menegaskan bahwa angka tersebut hanya merupakan ilustrasi sederhana dan bukan proyeksi perusahaan.
Dampak sebenarnya sangat bergantung pada price elasticity serta karakteristik permintaan di masing-masing lokasi. Karena itu, tarif ideal tidak dapat disamaratakan untuk seluruh wilayah Jakarta.
Kawasan CBD, pusat perbelanjaan, kawasan transit, rumah sakit, dan kawasan residensial memiliki karakteristik kebutuhan parkir yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan tarif yang berbeda pula.
Selain berpengaruh terhadap bisnis parkir, tarif parkir berbasis zonasi juga berpotensi mengubah perilaku mobilitas masyarakat.
Ketika biaya parkir meningkat, pengguna kendaraan pribadi akan memiliki lebih banyak alasan untuk mempertimbangkan alternatif transportasi. Pilihannya dapat berupa menggunakan transportasi publik, layanan ride-hailing, car pooling, mengurangi durasi parkir, atau mencari lokasi parkir alternatif.
Dalam konteks kebijakan transportasi perkotaan, perubahan perilaku tersebut dapat menjadi salah satu tujuan penerapan tarif parkir berdasarkan zona.
Namun, Centrepark mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang memadai.
Pasalnya, kenaikan tarif parkir resmi berpotensi membuat sebagian kendaraan berpindah ke lokasi parkir informal, bahu jalan, maupun kawasan di sekitar area tarif tinggi.
Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru seperti parkir liar dan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
BACA JUGA: Chery Investasi Besar di Inggris, Pusat R&D Baru Segera Beroperasi
Penyesuaian tarif parkir juga dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap investasi infrastruktur parkir di Jakarta.
Salah satu tantangan pembangunan gedung parkir selama ini adalah aspek kelayakan ekonomi. Pembangunan gedung parkir bertingkat membutuhkan investasi besar, sementara tingkat pengembaliannya bergantung pada tarif, tingkat utilisasi, serta turnover kendaraan.
Apabila struktur tarif di suatu kawasan semakin mencerminkan nilai lahan dan tingkat permintaan parkir, maka potensi yield aset parkir dapat menjadi lebih menarik bagi investor.
Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan lahan milik negara atau daerah yang belum produktif melalui pembangunan fasilitas parkir bertingkat.
Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kerja sama dengan sektor swasta, termasuk skema public-private partnership (PPP).
Dengan demikian, kebijakan tarif parkir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi katalis bagi pembangunan infrastruktur parkir perkotaan.
Di tengah rencana perubahan tarif parkir, Centrepark melihat industri parkir ke depan tidak lagi sebatas bisnis pengelolaan lahan.
Industri tersebut berpotensi menjadi bagian dari ekosistem urban mobility dan infrastruktur perkotaan.
Seiring berkembangnya struktur tarif berbasis zonasi dan nilai ekonomi kawasan, kebutuhan terhadap pengelolaan parkir yang profesional, transparan, serta didukung teknologi diperkirakan semakin besar.
Peluang bisnis juga tidak hanya berasal dari pengelolaan lokasi parkir yang sudah ada. Centrepark melihat sejumlah potensi pengembangan, mulai dari optimalisasi aset parkir, pembangunan dan pengelolaan gedung parkir, digitalisasi pembayaran, pemanfaatan data, hingga kolaborasi dengan pemerintah dan pemilik aset.
Charles mengatakan kebijakan tarif parkir yang tepat pada akhirnya perlu menciptakan keseimbangan antara tiga kepentingan.
Pertama, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Kedua, meningkatkan produktivitas aset parkir. Ketiga, menciptakan kelayakan ekonomi bagi investasi infrastruktur parkir baru.
Dengan pendekatan tersebut, tarif parkir DKI Jakarta berpotensi tidak hanya menjadi persoalan biaya bagi pengguna kendaraan, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun sistem mobilitas perkotaan yang lebih terkelola.
(om/mg)
