OTO Mounture — Pemerintah menyiapkan skema subsidi kendaraan listrik berbasis nikel yang direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026 dengan alokasi mencapai 200 ribu unit untuk mobil dan motor listrik.
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pengembangan industri kendaraan listrik nasional sekaligus mempercepat hilirisasi nikel di Indonesia.
Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC).
Sementara itu, mobil listrik dengan baterai selain nikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen. Adapun subsidi pembelian motor listrik disiapkan sebesar Rp5 juta per unit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah mulai lebih selektif dalam memberikan insentif kendaraan listrik.
Menurutnya, pemberian subsidi yang lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel menjadi langkah positif karena Indonesia memiliki cadangan nikel melimpah yang dapat mendukung pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik nasional.
“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi.
BACA JUGA: 9 Tips Eco Driving Truk Diesel agar BBM Lebih Irit, Jangan Biarkan Mesin Idle Terlalu Lama
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit sepanjang 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit pada 2025.
Namun, pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional masih didominasi teknologi baterai lithium iron phosphate (LFP), yang bahan bakunya belum diproduksi secara optimal di dalam negeri.
Data wholesales GAIKINDO menunjukkan kendaraan listrik berbasis LFP mencatat penjualan 46.814 unit atau sekitar 83,3 persen dari total pasar pada 2024. Sementara kendaraan listrik berbasis NMC hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7 persen.
Pada 2025, dominasi LFP mulai sedikit menurun, namun tetap mendominasi pasar dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2 persen. Sedangkan kendaraan listrik berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen.
Pertumbuhan kendaraan listrik berbasis NMC bahkan tercatat melonjak hingga 177,6 persen sepanjang 2025, jauh lebih tinggi dibanding LFP yang tumbuh 88,7 persen.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik Indonesia masih memiliki ruang besar untuk mengoptimalkan sumber daya mineral domestik, terutama nikel.
BACA JUGA: Penjualan Honda Ambruk di Indonesia, Pangsa Pasar Turun hingga Tinggal 5 Persen
Fahmi mengingatkan bahwa dominasi kendaraan listrik berbasis LFP berpotensi membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri apabila tidak diimbangi penguatan industri berbasis nikel di dalam negeri.
Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat terintegrasi langsung dengan industri baterai nasional.
Berbeda dengan teknologi LFP, baterai NMC dinilai lebih relevan dalam mendukung hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah ekonomi di Indonesia.
Selain memberikan subsidi, pemerintah juga dinilai perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi kendaraan listrik dan baterai di dalam negeri, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta mendorong transfer teknologi dari investor asing.
Fahmi menegaskan konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pertumbuhan kendaraan listrik tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar produk impor, tetapi juga sebagai pusat produksi industri kendaraan listrik nasional.
Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi global di sektor baterai dan kendaraan listrik.
Ia juga menilai MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional melalui kolaborasi dengan investor asing yang memiliki teknologi baterai NMC.
Konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel pun dinilai akan menjadi kunci penting agar pertumbuhan kendaraan listrik Indonesia mampu menciptakan kemandirian industri baterai nasional di masa depan.
(om/ns)
