
OTO Mounture — Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan regulasi baru yang lebih ketat terhadap impor Completely Built-Up (CBU) atau mobil listrik utuh mulai 1 Juli 2026.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap produsen kendaraan listrik asal Tiongkok seperti BYD, Zeekr, Chery, hingga merek lain yang selama ini mengandalkan impor untuk memasok pasar Malaysia.
Dikutip dari laman Carnewschina, disebutkan bahwa aturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) tersebut dinilai akan mempersempit ruang gerak kendaraan listrik berharga terjangkau yang sebelumnya mendominasi pasar negeri jiran.
Mulai 1 Juli 2026, setiap mobil listrik CBU yang diimpor ke Malaysia wajib memenuhi dua persyaratan utama, yaitu:
– Memiliki nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) minimal 200.000 ringgit Malaysia atau sekitar US$49.160.
– Memiliki tenaga motor listrik minimal 180 kW atau sekitar 241 hp.
Karena harga CIF belum termasuk pajak, biaya operasional, dan margin distributor, harga jual kendaraan kepada konsumen diperkirakan akan jauh melampaui 200.000 ringgit.
Kebijakan ini secara langsung membatasi masuknya mobil listrik yang selama ini bersaing di segmen harga terjangkau.
BACA JUGA: GAC Indonesia Ungkap Teknologi di Balik Mobil Listrik GAC Aion
Data Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia menunjukkan bahwa merek mobil listrik asal Tiongkok, di luar Proton yang dimiliki Geely, menguasai sekitar 60 persen pasar kendaraan energi baru Malaysia sepanjang 2025.
Namun, aturan baru membuat sejumlah model populer tidak lagi memenuhi syarat untuk diimpor. Beberapa model yang terdampak antara lain BYD Dolphin, BYD Atto 3 varian dasar, Zeekr 7X, dan Chery Omoda E5.
Di Malaysia sendiri, seluruh jajaran produk BYD saat ini dipasarkan dengan harga awal di bawah 200.000 ringgit, sementara beberapa model juga memiliki tenaga di bawah batas minimum 180 kW yang kini diwajibkan.
Sejumlah produsen mobil listrik asal Tiongkok sebenarnya mempertimbangkan pembangunan fasilitas produksi lokal atau Completely Knocked Down (CKD) agar dapat menghindari pembatasan impor.
Namun, pemerintah Malaysia juga menetapkan persyaratan baru bagi proyek manufaktur kendaraan yang disetujui setelah 1 September 2025, yaitu:
– Harga kendaraan minimal 100.000 ringgit atau sekitar Rp442 jutaan.
– Sedikitnya 80 persen produksi wajib diekspor, sedangkan penjualan domestik dibatasi maksimal 20 persen.
– Proses pengelasan, pengecatan, dan perakitan akhir harus dilakukan di Malaysia sebagai bagian dari peningkatan nilai tambah lokal.
Persyaratan tersebut dinilai cukup berat bagi produsen baru yang ingin menjadikan Malaysia sebagai basis produksi utama.
BACA JUGA: Elnusa Petrofin Salurkan Perdana Biosolar Industri B50, Dukung Program Mandatori B50 Nasional
Salah satu proyek yang disebut terdampak adalah rencana pembangunan pabrik CKD milik BYD di Tanjung Malim, Perak. Fasilitas yang direncanakan berdiri di lahan sekitar 600.000 meter persegi itu dilaporkan mengalami penundaan.
Sejumlah analis menilai kewajiban mengekspor hingga 80 persen produksi akan sulit dipenuhi BYD, mengingat perusahaan tersebut telah memiliki kapasitas produksi besar di Thailand, Indonesia, dan Tiongkok.
Di tengah ketatnya aturan baru, beberapa produsen asal Negeri Tirai Bambu tetap menemukan jalan untuk mempertahankan eksistensi di Malaysia melalui kerja sama dengan fasilitas manufaktur yang sudah ada.
Pada Juni 2026, Leapmotor mulai merakit model C10 di pabrik milik Stellantis di Gurun, Kedah. Sementara itu, Xpeng mengumumkan dimulainya produksi model setir kanan G6 melalui kolaborasi dengan perusahaan lokal EPMB.
Karena memanfaatkan fasilitas produksi yang telah beroperasi sebelumnya, kedua proyek tersebut tidak dikenai kewajiban ekspor sebesar 80 persen sebagaimana berlaku untuk proyek manufaktur baru.
Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa regulasi baru ini bukan semata-mata membatasi impor kendaraan listrik, melainkan untuk mendorong investasi berkualitas, transfer teknologi, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif domestik.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meniru keberhasilan pengembangan industri otomotif nasional yang selama ini dibangun melalui Proton dan Perodua.
(om/pd)








