OTO Mounture — Direktur Utama sekaligus pemilik Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam, Anthony Steven Hambali, menyoroti maraknya promosi jasa transportasi yang diduga beroperasi secara ilegal di media sosial.
Ia mempertanyakan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur persaingan usaha transportasi agar berjalan sesuai ketentuan.
Keluhan tersebut disampaikan Anthony melalui akun Instagram pribadinya, @anthonysteven.id. Dalam unggahannya, ia menyertakan sejumlah tangkapan layar yang memperlihatkan promosi jasa transportasi oleh beberapa akun yang menawarkan layanan secara perorangan.
Pria yang akrab disapa Tony itu menilai fenomena tersebut mengingatkannya pada persaingan yang sebelumnya terjadi di sektor transportasi, ketika layanan berbasis aplikasi mulai berkembang dan menghadapi pelaku usaha transportasi konvensional.
Dalam unggahannya, Tony menyoroti ungkapan “rezeki sudah ada yang mengatur” yang kerap digunakan dalam menghadapi persaingan usaha. Menurutnya, ungkapan tersebut muncul dalam berbagai situasi ketika pelaku usaha baru hadir dan mengubah persaingan di sektor transportasi.
“Rejeki sudah ada yang ngatur….”
Itu jargon yang selalu dilontarkan para pencari nafkah, entah untuk ayem-ayem ati atau alasan karena tidak ikut aturan.
Tony kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Ketika layanan daring mulai masuk dan bersaing dengan angkutan resmi, ungkapan serupa disebut menjadi salah satu respons yang muncul.
Kini, menurut dia, situasi serupa juga terlihat ketika pelaku jasa transportasi yang mempromosikan layanan melalui media sosial mulai bersaing dengan pemain yang sudah lebih dahulu beroperasi.
Ia juga menyinggung angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), yang menurutnya menghadapi persoalan serupa dengan munculnya layanan transportasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan.
BACA JUGA: Menjelajahi Thailand-Laos, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Andalkan Teknologi Ini
Selain menyoroti persaingan usaha, Tony mempertanyakan efektivitas peran pemerintah dalam mengatur sektor transportasi. “Cuma bingung aja, kalo pemerintah sebagai regulator tidak bisa ngatur, ya ngapain ada regulatornya?” tulis Tony dalam unggahannya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatirannya terhadap pengawasan usaha transportasi, terutama ketika layanan ditawarkan melalui media sosial oleh perorangan.
Unggahan Tony menjadi sorotan karena mengangkat persoalan persaingan antara operator transportasi resmi dan penyedia jasa yang diduga beroperasi di luar ketentuan.
Namun, status legalitas masing-masing layanan yang ditampilkan dalam tangkapan layar tersebut perlu dipastikan lebih lanjut melalui pemeriksaan terhadap izin dan persyaratan operasionalnya.
Persoalan ini juga menyoroti pentingnya kepastian aturan bagi pelaku usaha transportasi. Pengawasan yang konsisten diperlukan agar kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi dan konsumen memperoleh layanan yang memenuhi ketentuan keselamatan serta standar pelayanan.
Hingga informasi dalam unggahan tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi pemerintah terkait keluhan Anthony Steven Hambali.
(om/ls)
