OTO Mounture — Tren penggunaan kendaraan listrik sedang digalakkan oleh pemerintah untuk menggantikan peran kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Adapun langkah itu disebut untuk mengurangi dampak emisi karbon.
Pun demikian, pasokan energi yang dibutuhkan kendaraan listrik tidak lepas juga dari keterkaitan dengan batu bara yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ikut menimbulkan emisi karbon.
Vice President Electric Vehicle Service PLN Icon Plus, Anne Aprina Priskila, mengakui memang saat ini sumber listrik yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik berasal dari PLTU. Namun, kata Anne, pihaknya akan melakukan pengurangan hingga 50% untuk penggunaan PLTU yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.
BACA JUGA:
Keren! Casion Hadirkan Konsep Charging Station Berkarya Seni
Pemerintah Kasih Subsidi Kendaraan Listrik Mulai 20 Maret 2023
“Justru itu (penggunaan PLTU) akan dikurangi dengan bagaimana di hilirnya ini digunakan secara maksimal sembari secara gradual dikurangi PLTU terutama yang tidak produktif yang mengeluarkan banyak emisi karbon terutama PLTU-PLTU yang tua,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa saat ini tujuan dari menggalakkan penggunaan kendaraan listrik adalah berusaha untuk mengalihkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk menggunakan tenaga listrik karena berlimpahnya pasokan listrik di Tanah Air, terutama di Pulau Jawa.
“Jadi memang justru kita mengalihkan energi yang impor sumber energinya, impor dalam konteks ini BBM dialihkan ke energi domestik dengan kelimpahan listrik kita terutama di Jawa,” terang Anne.
Target PLN Icon Plus Tambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
Terkait mulai masifnya penggunaan kendaraan listrik, PLN Icon Plus pun terus gencar melakukan penambahan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, pemerintah pun menargetkan PT PLN untuk bisa menambah jaringan SPKLU pada 2023 ini mencapai 200 unit.
“Target SPKLU pada 2023 itu mencapai 100 hingga 200 untuk PLN saja, termasuk yang sudah eksisting dipakai di G20 lalu juga akan dipakai di KTT ASEAN di Labuan Bajo,” ujar Anne.
Ia pun mengaku optimistis sampai dengan tahun 2030 target yang ditetapkan berada di kisaran 24 – 30 ribu unit SPKLU. Angka tersebut merupakan rasio yang ditetapkan di mana satu SPKLU dibandingkan dengan 10 kendaraan listrik.
“Jadi mungkin kendaraannya diproyeksikan 10 kali lipat lebih banyak daripada charging station-nya, itu buat yang publik, belum termasuk private charging yang dipakai di institusi maupun badan usaha yang dipakai untuk operasi dan produksinya sendiri,” pungkas dia.
Menurutnya, PLN mendapatkan mandat dari pemerintah untuk pembangunan SPKLU tidak memiliki batas minimal yang akan dibangun demi merangsang pasar kendaraan listrik mampu berkembang di Tanah Air.
“Membangun inisiatif yang sama membangun SPKLU dalam mekanisme pure bisnis. Dan yang pasti saat ini fokusnya di kota-kota besar,” tutup dia. (OM/LS)
