OTO Mounture — Pemerintah kembali menunda pemberian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juli 2026.
Dengan penundaan terbaru ini, calon pembeli mobil listrik dan motor listrik diperkirakan baru bisa menikmati insentif pada Agustus 2026 setelah aturan resmi diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kabar ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat yang sedang menunggu program subsidi kendaraan listrik dari pemerintah sebelum memutuskan membeli kendaraan berbasis baterai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah kembali menambah waktu kajian terkait skema insentif kendaraan listrik.
Menurut Airlangga, program yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Juli 2026 harus ditunda selama satu bulan lagi karena masih dalam proses evaluasi.
“Insentif kendaraan listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci alasan utama di balik penundaan tersebut. Airlangga hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih terus dipantau dan dikaji oleh kementerian terkait.
BACA JUGA: Suzuki Grand Vitara Kini Dibekali Ventilated Seat, Bikin Perjalanan Lebih Nyaman Saat Cuaca Panas
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memastikan aturan mengenai insentif kendaraan listrik akan diterbitkan pada Juli 2026.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan regulasi tersebut.
Menurut Faisol, pembahasan antar kementerian telah berjalan dan aturan tinggal menunggu proses finalisasi.
Namun, hingga mendekati jadwal yang direncanakan, pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang masa kajian sehingga implementasi insentif belum dapat dilakukan.
Penundaan kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga pernah mengumumkan penundaan selama satu bulan pada Mei 2026.
Saat itu, pemerintah menyebut masih melakukan berbagai perhitungan internal terkait besaran insentif dan dampaknya terhadap anggaran negara.
Menurut Purbaya, sejumlah aspek teknis masih perlu dihitung secara matang agar kebijakan yang diterapkan nantinya tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional.
BACA JUGA: Penjualan Denza di Indonesia Anjlok, Wholesales Turun Hampir 80 Persen pada Mei 2026
Pemerintah sebelumnya telah mengungkapkan rencana pemberian insentif untuk kendaraan listrik roda dua dan roda empat.
Skema yang disiapkan mencakup 100.000 unit mobil listrik, dan 100.000 unit motor listrik. Dengan demikian, total kuota penerima insentif kendaraan listrik mencapai 200.000 unit.
Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat setelah program berjalan.
Untuk kendaraan roda dua listrik, pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp5 juta per unit. Sementara itu, untuk mobil listrik, skema yang disiapkan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Besaran insentif PPN yang diberikan nantinya tidak sama untuk semua kendaraan listrik. Pemerintah akan membedakannya berdasarkan tingkat kandungan dan sumber bahan baku baterai yang digunakan.
Skema yang tengah dibahas meliputi PPN DTP hingga 100 persen untuk kendaraan tertentu, dan PPN DTP sebesar 40 persen untuk kategori lainnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendorong pertumbuhan industri baterai dan ekosistem EV dalam negeri.
Penundaan insentif kendaraan listrik 2026 membuat banyak calon konsumen memilih menunda pembelian hingga aturan resmi diterbitkan. Sebab, potensi penghematan yang ditawarkan cukup besar, terutama untuk mobil listrik yang berpeluang mendapatkan pembebasan PPN DTP hingga 100 persen.
Di sisi lain, produsen kendaraan listrik juga masih menunggu kepastian regulasi agar dapat menyusun strategi pemasaran dan penjualan yang lebih jelas untuk semester kedua tahun 2026.
Meski mengalami penundaan, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan dan memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
(om/ril)
