OTO Mounture — Dua produsen otomotif asal Tiongkok, Chery dan BYD, diduga telah mengklaim subsidi kendaraan ramah lingkungan secara tidak sah senilai 53 juta dolar AS atau sekitar 864,9 juta yuan (Rp860 miliar) selama periode lima tahun hingga 2020.
Temuan ini berdasarkan hasil audit industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) Tiongkok, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 14 Juli 2025.
Dalam laporan audit yang diterbitkan bulan lalu, disebutkan bahwa dari total 21.725 kendaraan yang tidak seharusnya menerima subsidi, Chery tercatat memiliki 7.663 unit yang didiskualifikasi, sementara BYD menyumbang 4.973 unit kendaraan.
Jumlah tersebut mewakili hampir 60% dari seluruh klaim subsidi yang tidak sah selama periode tersebut. Namun, dokumen audit tersebut tidak merinci apakah akan ada sanksi atau pengembalian dana subsidi, meski pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa produsen wajib mengembalikan subsidi jika kendaraan tidak memenuhi persyaratan jarak tempuh minimum.
BACA JUGA: Ini 10 Merek Mobil Terlaris di Indonesia pada Juni 2025
Kewajiban untuk mengembalikan subsidi berpotensi semakin membebani produsen otomotif di Tiongkok. Industri ini tengah menghadapi kelebihan kapasitas produksi dan tekanan besar akibat perang harga berkepanjangan, yang telah menekan margin keuntungan serta memicu gesekan antara produsen, dealer, dan pemasok.
Kendati demikian belum ada tanggapan resmi dari pihak Chery, BYD, maupun MIIT atas laporan tersebut.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan regulasi harga dan mendorong pengurangan kapasitas produksi yang tidak efisien, seperti dilaporkan media pemerintah bulan ini.
Tiongkok sebelumnya telah memberikan subsidi besar-besaran untuk kendaraan energi baru (NEV), termasuk mobil listrik, hybrid plug-in, dan fuel cell—sejak 2009 hingga 2022, untuk mendorong percepatan adopsi mobil ramah lingkungan.
Hasilnya, sejak Maret 2025, penjualan kendaraan energi baru di Tiongkok secara bulanan telah melampaui penjualan mobil berbahan bakar bensin.
Audit yang dirilis oleh MIIT tersebut mengompilasi hasil audit lokal, dan saat ini pemerintah daerah juga tengah melakukan audit untuk tahun 2021 dan 2022.
(om/ril)
