OTO Mounture — Dalam waktu kurang dari dua tahun, BYD berhasil menjelma menjadi salah satu pemain paling dominan di pasar mobil listrik Indonesia. Merek asal Shenzhen, Tiongkok, itu bahkan mampu menguasai lebih dari 52 persen pasar kendaraan listrik nasional sepanjang 2025.
Keberhasilan tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan pelaku industri otomotif: mengapa mobil listrik BYD bisa dijual dengan harga yang sulit disaingi banyak kompetitor?
Jawabannya ternyata tidak hanya berasal dari efisiensi produksi atau inovasi teknologi, melainkan juga dari dukungan negara yang telah dibangun secara sistematis selama lebih dari satu dekade di Tiongkok.
BYD dan Besarnya Dukungan Subsidi Pemerintah Tiongkok
Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa BYD menjadi salah satu perusahaan yang menikmati dukungan signifikan dari pemerintah Tiongkok.
Riset Kiel Institute for the World Economy pada 2024 mencatat BYD menerima subsidi langsung setidaknya sebesar 3,4 miliar Euro atau sekitar 3,7 miliar dolar AS sepanjang 2018 hingga 2022.
Jumlah tersebut meningkat sangat cepat. Pada 2020 nilai subsidi yang diterima BYD tercatat sekitar 220 juta Euro, kemudian melonjak menjadi 2,1 miliar Euro hanya dalam dua tahun berikutnya.
Penelitian yang dipublikasikan melalui ResearchGate dan DRPress pada 2025 juga menemukan bahwa subsidi yang diterima BYD terus meningkat hingga mencapai 10,66 miliar yuan pada 2024 atau naik lebih dari 130 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, subsidi tunai hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan dukungan yang diterima industri kendaraan listrik Tiongkok.
BACA JUGA: Forwot Rayakan Hari Jadi ke-23, Pererat Kolaborasi Media dan Industri Otomotif Indonesia
Menurut studi CSIS yang dipublikasikan oleh DiPippo dan koleganya, pemerintah Tiongkok mengembangkan berbagai instrumen untuk memperkuat industri strategis, termasuk kendaraan listrik.
Dukungan tersebut meliputi subsidi langsung dari pemerintah, dukungan penelitian dan pengembangan (R&D), insentif pajak untuk kegiatan riset, berbagai insentif perpajakan lainnya, kredit berbunga rendah dari bank milik negara, dan penjualan lahan industri dengan harga di bawah pasar.
Kombinasi berbagai insentif tersebut memungkinkan perusahaan seperti BYD mempercepat ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menekan harga jual kendaraan secara signifikan.
Subsidi Pembelian Mobil Listrik Belum Benar-Benar Berakhir
Meski pemerintah Tiongkok secara resmi menghentikan subsidi pembelian kendaraan listrik pada akhir 2022, dukungan terhadap industri kendaraan listrik tidak berhenti begitu saja.
Pemerintah kemudian menggantinya dengan skema pembebasan pajak pembelian kendaraan listrik atau vehicle purchase tax exemption yang nilainya mencapai 30.000 yuan per unit hingga 2025. Program ini diperkirakan memiliki nilai total sekitar 520 miliar yuan selama empat tahun.
Kebijakan tersebut membantu menjaga daya saing produsen kendaraan listrik Tiongkok, termasuk BYD, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.
Fenomena “Subsidi Ganda” di Indonesia
Masuknya BYD ke Indonesia juga memunculkan diskusi mengenai fenomena yang disebut sebagai dual subsidy problem.
Menurut analisis International Institute for Sustainable Development (IISD), kendaraan listrik yang diproduksi di Tiongkok kemungkinan telah memperoleh berbagai bentuk dukungan negara sebelum diekspor.
Setibanya di Indonesia, kendaraan tersebut kembali menikmati insentif berupa pembebasan bea masuk maupun pajak tertentu yang diberikan pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik.
Kondisi ini menciptakan keuntungan kompetitif yang sulit ditandingi oleh produsen dari negara lain.
Dampaknya mulai terlihat pada peta persaingan pasar kendaraan listrik nasional. Sejumlah merek yang lebih dahulu hadir di Indonesia menghadapi tekanan besar akibat agresivitas harga dari produsen asal Tiongkok.
BACA JUGA: Mengapa Mobil Tiongkok Punya Reputasi Purna Jual Buruk di Indonesia? Ini Faktanya
Pabrik BYD di Subang, Peluang atau Tantangan?
Untuk memperkuat posisinya di Indonesia, BYD tengah membangun fasilitas produksi di kawasan Subang Smartpolitan, Jawa Barat.
Nilai investasi yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun hingga Rp16 triliun dengan kapasitas produksi sekitar 150.000 unit per tahun.
Pabrik tersebut juga dirancang memiliki fasilitas penelitian, pengembangan, serta pelatihan tenaga kerja.
Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas ini berpotensi menyerap hingga 18.000 tenaga kerja dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar ASEAN.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai proyek maupun jumlah tenaga kerja.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana investasi tersebut mampu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), membangun rantai pasok lokal, serta mendorong transfer teknologi kepada industri nasional.
Eropa Memilih Tarif Tambahan, Indonesia Memilih Investasi
Berbeda dengan Indonesia, Uni Eropa mengambil langkah yang lebih protektif terhadap masuknya kendaraan listrik asal Tiongkok.
Setelah melakukan investigasi resmi, Komisi Eropa memutuskan menerapkan tarif tambahan terhadap sejumlah produsen kendaraan listrik Tiongkok.
BYD dikenakan tarif tambahan sebesar 17,4 persen karena dinilai menerima dukungan negara yang memberikan keuntungan kompetitif tidak wajar.
Sementara itu, Indonesia memilih pendekatan yang lebih terbuka dengan tetap mendorong investasi dan pembangunan fasilitas produksi lokal.
Strategi ini membuka peluang pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional, namun juga memerlukan pengawasan ketat agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan di dalam negeri.
Apakah Kesuksesan BYD Hanya Karena Subsidi?
Kendati isu subsidi menjadi sorotan utama, banyak analis menilai kesuksesan BYD tidak dapat dijelaskan hanya oleh dukungan pemerintah. Perusahaan ini juga dikenal agresif dalam melakukan investasi riset dan pengembangan teknologi.
Data menunjukkan investasi R&D BYD selama lebih dari satu dekade mencapai lebih dari 180 miliar yuan, angka yang bahkan melampaui total subsidi pemerintah pusat untuk industri kendaraan energi baru dalam periode tertentu.
Artinya, keberhasilan BYD merupakan kombinasi antara dukungan kebijakan negara dan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan teknologi, memperbesar skala produksi, serta membangun rantai pasok yang efisien.
Pelajaran bagi Indonesia
Fenomena BYD menunjukkan bahwa persaingan industri kendaraan listrik saat ini bukan sekadar kompetisi antarperusahaan, melainkan juga kompetisi antarnegara dalam membangun ekosistem industri.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya menarik investasi asing, tetapi memastikan investasi tersebut menghasilkan transfer teknologi, peningkatan TKDN, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan industri nasional dalam jangka panjang.
Dengan strategi yang tepat, kehadiran BYD dapat menjadi peluang untuk mempercepat transisi kendaraan listrik. Namun tanpa kebijakan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar besar bagi produk impor yang dirakit secara lokal tanpa menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
(om/ls/ril)
