OTO Mounture — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan pemerintah menyalurkan dana pengadaan kendaraan dinas Maung bagi para menteri dan wakil menteri. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu kesiapan produksi dari PT Pindad sebagai produsen mobil taktis dalam negeri.
Purbaya, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembelian kendaraan Maung sebenarnya sudah disiapkan dalam tahun anggaran 2025. Hanya saja, penyalurannya harus ditunda karena kapasitas produksi PT Pindad belum mencukupi permintaan pemerintah pusat.
“Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitas PT Pindad belum cukup. Jadi (anggarannya) dikembalikan tahun ini,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.
Purbaya menambahkan, pencairan anggaran akan dilakukan jika produksi kendaraan Maung telah siap dan mampu memenuhi kebutuhan pemerintah.
“Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetkan uangnya ada. Tapi nanti kalau saya ikut campur ke industri, dibilang cawe-cawe. Tapi kami siap,” tambahnya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Targetkan Mobil Buatan Indonesia Meluncur dalam Tiga Tahun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar seluruh anggota Kabinet Merah Putih menggunakan mobil buatan dalam negeri, termasuk kendaraan taktis Maung besutan PT Pindad Bandung.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 20 Oktober 2025, Prabowo menegaskan bahwa penggunaan mobil nasional merupakan bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
“Sebentar lagi saudara semua juga harus pakai Maung, saya nggak mau tahu. Mobil bagus dipakai pas libur saja. Atau saat saya nggak panggil, bolehlah pakai mobil itu,” ujar Prabowo disambut tawa para menteri.
Diketahui, Presiden Prabowo sendiri telah menggunakan Pindad Maung Garuda Limousine, kendaraan taktis buatan dalam negeri dengan desain eksklusif, sebagai mobil dinas RI 1.
Langkah pemerintah ini menjadi bagian dari komitmen mendorong kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memperkuat penggunaan produk buatan Indonesia di lingkungan pemerintahan.
(om/ril/ls)
