OTO Mounture — Konsorsium PT Hutama Karya (HK) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ditunjuk sebagai pemenang lelang Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan digarap melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek ini sebelumnya telah dikaji sejak pencarian pasar terhadap proyek KPBU Trans Papua pada 6 September 2022 lalu dengan nilai investasi atau Capital Expenditure (CAPEX) mencapai Rp3,3 triliun serta skema pengembalian yang akan digunakan berupa Availability Payment.
“Proyek ini akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa pemeliharaan,” ujar Adjib.
BACA JUGA:
Jasa Marga Catat 1,5 Juta Kendaraan Telah Kembali ke Jabotabek
Jumlah Pelanggaran ETLE Meningkat 15,9 Persen selama Libur Lebaran 2024
Dalam proyek ini, konsorsium Hutama Karya dengan porsi 55% dan HKI 45% akan mengerjakan perencanaan serta pengembangan rancangan teknis dan konseptual (design), pembangunan hingga penyelesaian proyek (build), menyiapkan sumber pembiayaan proyek (finance), mengoperasikan proyek setelah selesai dibangun (operate), kegiatan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan selama masa operasional (maintenance), hingga pengembalian kepemilikan atau pengelolaan proyek kepada pemerintah setelah 15 tahun (transfer).
Proyek KPBU Trans Papua ini merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena dengan panjang 50,14 km. Adapun lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain penanganan jalan, jembatan, perbaikan lereng dan tebing serta pembangunan fasilitas penimbangan.
Pada tahap selanjutnya, konsorsium HK dan HKI akan membentuk perusahaan bersama yang berperan sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek KPBU Trans Papua selama masa konsesi yang diawali dengan melakukan penandatanganan perjanjian KPBU dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Lebih lanjut Adjib, menjelaskan mengenai keberadaan proyek KPBU Trans Papua ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas serta memperluas jaringan jalan yang nantinya akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Proyek ini akan menjadi langkah besar dalam upaya pengembangan infrastruktur di Papua dan diharapkan dapat membawa dampak signifikan di wilayah tersebut,” tutup Adjib.
(om/ril)
