OTO Mounture — Tahun 2025 menjadi periode paling menantang bagi PT Hino Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Harianto, Direktur HMMI, yang menilai maraknya truk impor asal Tiongkok telah memberikan tekanan besar terhadap industri kendaraan niaga dalam negeri.
Menurut Harianto, derasnya arus truk Tiongkok yang masuk ke Indonesia berdampak signifikan terhadap penurunan produksi nasional.
Padahal, Hino Indonesia telah menanamkan investasi besar dengan nilai mencapai 112,5 juta dolar AS, membangun fasilitas produksi seluas hampir 294 ribu meter persegi, serta menyerap 1.548 tenaga kerja hingga Desember 2025.
Pabrik Hino di Indonesia memiliki kapasitas produksi hingga 75 ribu unit per tahun. Namun, realisasi produksi terus tertekan sejak membanjirnya truk impor. Sebagai catatan, puncak produksi Hino Indonesia terjadi pada 2012 dengan angka 61.741 unit, jauh di atas capaian beberapa tahun terakhir.
“Terasa sekali di 2025 ini dampaknya. Produksi dalam negeri tergerus akibat masuknya truk-truk Tiongkok,” ungkap Harianto di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 21 Januari 2026.
BACA JUGA: Geely Umumkan Strategi Pertumbuhan 2026 di Indonesia, Fokus TKDN dan Produk Baru
Ironisnya, meski volume truk Tiongkok di lapangan sangat besar, terutama di sektor fleet, data resmi mengenai keberadaan kendaraan tersebut sulit ditemukan. Baik di data Gaikindo maupun Bea Cukai, truk-truk tersebut nyaris tak tercatat secara jelas.
“Kami kerja sama untuk mencari data, dan secara volume hampir setara dengan produksi yang kami buat tahun lalu,” ungkap Harianto.
Hino Indonesia menilai persoalan ini bukan semata persaingan bisnis, melainkan masalah struktural kebijakan. Pemerintah dinilai belum memberikan barrier atau perlindungan yang seimbang terhadap industri otomotif nasional.
Harianto menyoroti ketimpangan kebijakan bea masuk. Ia mencontohkan, saat membangun pabrik, material impor dikenakan bea masuk, sementara truk jadi dari luar negeri justru masuk dengan bea nol persen.
“Negara-negara ASEAN lain membatasi impor, tapi Indonesia tidak. Ini jadi persoalan serius bagi industri,” tegasnya.
Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik otomotif nasional bernasib sama seperti sejumlah industri tekstil besar yang terpaksa tutup.
BACA JUGA: Jaecoo Indonesia Klarifikasi Pengiriman J5 EV, Pesanan Tembus 10.000 SPK
Di tengah tekanan berat, Hino Indonesia masih berupaya bertahan. Perusahaan melakukan penghematan di seluruh lini biaya operasional. Kondisi ini bahkan disebut internal perusahaan sebagai fase struggle.
“Kami sampaikan kondisi ini ke karyawan. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada PHK,” ujar Harianto.
Namun, langkah efisiensi jelas bukan solusi jangka panjang. Tanpa perubahan kebijakan impor dan perlindungan industri yang memadai, daya saing manufaktur nasional akan terus melemah.
Masuknya truk Tiongkok memang memberi alternatif harga bagi sebagian pelaku usaha. Namun, dampak jangka panjangnya patut dipertanyakan. Banyak pihak dinilai “bisa hidup”, tetapi tidak sedikit pula yang terancam mati perlahan akibat persaingan yang tidak setara.
Kasus yang dialami Hino Indonesia menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Tanpa regulasi yang adil dan pengawasan yang kuat, industri otomotif nasional berisiko kehilangan fondasi produksinya sendiri di negeri sendiri.
(om/ls)
