OTO Mounture — Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, yang digelar di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menujukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbondioksida (CO2).
“Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik,” kata Presiden.
Jokowi menilai Indonesia harus mempersiapkan segalanya mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu mulai dari industri baterai dan komponen lainnya hingga penyiapan SPKLU dan home charging.
“Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, pada November mendatang.
“Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan,” ungkapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan bahwa kendaraan listrik merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil yang semakin tinggi harus dihentikan agar kemandirian energi dapat diwujudkan.
“Ketergantungan kita pada BBM energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita, kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan,” tutur dia.
“Oleh sebab itu kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi,” tukasnya. (OM/RIL)
